Revolusi Thailand 1932

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

A.                PEMERINTAHAN VAJIRAVUDH

Chulalongharn mempunyai 77 anak dari para selirnya. Hari-hari pertama pemerintahannya anak-anak tersebut dikirim ke sekolah-sekolah umum Inggris, universitas-universitas atau lembaga-lembaga tehnik. Sangat sedikit yang menunjukkan kemampuan luar biasa. Beberapa di antaranya menjadi ahli hukum, pertanian atau tehnik. Yang lain menerima latihan kemiliteran di Inggris, Jerman, Rusia, dan Denmark, dan angkatan laut Inggris. Ayah mereka menulis sebuah surat berisi nasehat untuk kemajuan mereka selama mereka bertempat tinggal di luar negeri.

Pangeran Maha Vajiravudh, yang menggantikan ayahnya tahun 1910, adalah salah seorang dari mereka yang telah mendapat pendidikan ini, masuk ke Universitas Cambrigde dan selama beberapa waktu berdinas militer dalam angkatan bersenjata Inggris. Sebagai pewaris tahta terdekat sesuai dengan peraturan pergantian tahta Chakri, gelar pewaris tahta telah diberikan padanya sesaat sebelum kembalinya ke Muangthai tahun 1902. Selama tinggal lama di luar negeri ia hampir putus hubungan dengan keluarganya, dan waktu kembali ke negerinya ia membentuk suatu perkumpulan pemuda yang bukan dari anggota keluarga kerajaan. Ketika ia menjadi raja, ia tidak meneruskan praktik ayahnya meminta nasehat pada anggota-anggota keluarga yang penting. Saudara-saudara dan paman-pamannya jarang dimintai pendapat, dan untuk menandingi pengaruh mereka ia bukan saja mengangkat mereka yang disukai pada posisi-posisi penting dalam pemerintahannya tetapi juga mendirikan “Badan Kepanduan Macan Liar”, di sana sukarelawan pegawai negeri dilatih dasar- dasar kemiliteran.

Raja Vajiravudh, sebenarnya kurang berbakat sebagai pemimpin. Ia adalah pencinta seni, sandiwara dan menulis atau menterjemahkan sandiwara dengan bahasa Thai. Tetapi pengangkatan pengikut-pengikutnya pada posisi-posisi penting yang diikuti dengan korupsi mengakibatkan ia tidak disukai dan tidak populer. Selama pemerintahannya timbul ketidakpuasan di negeri itu. Bahkan terjadi dua kali usaha menggulingkan tahtanya. Pertama tahun 1912 suatu komplotan pembunuh dicegah oleh saudaranya, Pangeran Pitsanulok. Kira-kira 60 perwira angkatan darat ditawan. Kedua, tahun 1917, juga suatu komplotan militer, yang disebabkan oleh ketidak senangan atas simpati raja yang pro-sekutu pada bagian serdadu yang pro-Jerman.

Kabinet Menteri-menteri yang didirikan oleh Chulalongharn jarang bersidang, Menteri-menteri berkonsultasi pada raja secara pribadi-pribadi dan mengambil keputusan sendiri-sendiri pula. Jadi tidak ada koordinasi. Dan kecenderungan raja untuk menghidupkan kembali upacara lama, bersamaan dengan makin bertambahnya kegiatan fungsi-fungsi kenegaraan, menghancurkan situasi dan keindahan kantornya.

Dibandingkan dengan ayahnya, Vajiravudh telah melakukan beberapa reformasi yang penting. Tetapi reformasi sosialnya mempunyi akibat-akibat yang jauh. Reformasi sosial itu dimasukkan secara besar-besaran untuk membawa Muangthai segaris dengan gagasan-gagasan dan praktik-praktik Barat dan dengan demikian menentukan penerimaannya masuk ke dalam pengakuan secara hukum oleh bangsa-bangsa lain. Itulah penjelasan tentang rekodifikasi hukum yang dimulai dalam pemeritahan Vajiravudh, dan khususnya rencana undang-undang monogami yang masalahnya bagi raja, termasuk didalamnya. Tidak keluar dari satu keinginan dalam pikiran untuk membuat emansipasi wanita. Salah satu pikiran yang dalam adalah untuk mendapatkan penghapusan aturan-aturan extra-territorial yang mempengaruhi orang-orang Eropa dalam negerinya, dan ia menyadari bahwa untuk memberikan Muangthai sistem hukum yang lebih dekat persamaannya dengan yang diterima oleh bangsa-bangsa Eropa merupakan persyaratan yang penting dari politik sernacam itu.

Beberapa dari reformasi sosialnya pasti karena gagasan-gagasan yang ia ambil selama pendidikannya yang lama di Inggris. Keputusannya tahun 1916 yang memerintahkan semua rakyatnya memakai nama keluarga pasti dapat digambarkan untuk itu seperti juga pemasukan kewajiban melaksanakan vaksinasi. Juga secara luas melalui pengaruhnya wanita-wanita memakai style-style rambut Eropa dan pakaian rok sebagai ganti rambut pendek dengan sikat dan panung, atau kain yang ujungnya diliwatkan di antara kedua kaki kernudian disimpulkan di depan. Tindakan-tindakan yang lain dengan jiwa yang sama adalah penerimaan kalender Gregoria, pelaksanaan wajib belajar pada tingkat sekolah dasar (tahun 1921), pendirian Universitas Chulalongkorn, dan Lembaga Masyarakat Palang Merah. Ia penggemar sepak bola dan atletik. Sepak bola khususnya menjadi, dengan dukungan aktifnya, sangat populer diseluruh negeri itu, dan beliau sendiri mengorganisir pertandingan-pertandingan sepak bola memperebutkan piala. Sumbangannya sendiri pada pendidikan adalah pendirian Sekolah Vajiravudh yang terkenal di Bangkok, sekolah berasrama untuk anak laki-laki yang modelnya mendekati pola sekolah umum Inggris.

Berikut sesudah reformasi sosial adalah politik luar negeri yang menyerap hampir seluruh perhatian Vajiravudh selama tahun-tahun permulaannya. Ketika Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914 simpati pribadinya adalah pada sekutu. Tetapi sentimen anti Perancis masih kuat sekali di antara rakyat Muangthai, dan terdapat pro Jerman yang muat pada sebagian angkatan perangnya. Tetapi tentu bukan untuk keuntungan Muangthai seandainya menjadi pusat dari mana intrik Jerman menyebar kedaerah-daerah terdekat yang termasuk daerah Inggris dan Perancis. Karena itu bulan Juli tahun 1917 sebagai konsekuensi penolakan yang tak menyenangkan Jerman atas protes Muangthai menentang metoda perang kapal selamnya, Vajiravudh mengambil langkah yang menentukan dengan menyatakan perang. Dalam tahun berikut pasukan expedisi Muanthai di kirim ke Perancis. Muangthai mendapat banyak dengan bergabung pada pihak yang menang. Kapal-kapal Jerman bernilai beberapa juta sterling jatuh ketangannya sebagai barang rampasan, dan sanggup membebaskan sistem jalan kereta api dari kekuasaan yang diatur oleh Jerman dalam kurun waktu sebelum perang. Lebih baik lagi, menjadi anggota Liga Bangsa-bangsa, dan tahun 1922 Amerika Serikat membuat perjanjian baru yang meninggalkan semua hak-hak extra-territorialnya di Muangthai[3].

Vajiravudh tidak menyukai pekerjaan berat yang dibebankan padanya dengan menangani masalah masalah rutin pemerintahan sehari-hari. Ia banyak menyerahkan pekerjaan kecil-kecil itu kepada pamannya, Pangeran Devawongse, yang merupakan teman dekat ayahnya dan yang selama kira-kira 30 tahun menjadi Menteri Luar Negeri. Pangeran  Devawongse adalah orang yang sangat cerdas dan mengabdi pada tugas. dan memperlihatkan pelayanan yang penting dalam perjalanan kemerdekaan dan kemajuan Muangthai. Setelah matinya Pangeran Devawongse tahun 1923 raja tergantung banyak pada Chao P’ya Yomarej, yang kenaikannya dari suatu jabatan yang tidak jelas.

B.                 PEMERINTAHAN PRAJADHIPOK

Ketika Vajiravudh mangkat tahun 1925 ia tidak meninggalkan anak laki-laki untuk menggantikatmya. Ia seorang jejaka hampir selama pemerintahannya, menyebabkan kekecewaan besar ibunya, Ratu Saowapa, yang meninggal dunia tahun 1919. Ketika akhirnya ia kawin, tahun 1922, ia gagal mendapatkan pewaris tahta laki laki sebelum mangkatnya dan digantikan oleh Pangeran Prajadhipok, saudara bungsunya. Prajadhipok tak pernah .mengharapkan atau menginginkan jadi raja. Ia adalah anak yang ke-77 dari ayahnya dan anak yang terakhir. Ia anak muda yang cukup pandai dengan pandangan liberal dan dengan rasa tanggungjawab yang besar.

Masalah yang paling mendesak pada waktu naik tahta yang dihadapi adalah keperluan ekonomi untuk pembiayaan umum. Keborosan Vajiravudh telah menimbulkan kekacauan dalam keuangan negara. Karena itu Prajadhipok banyak melepaskan apa yang disenangi saudaranya itu, mengurangi Daftar Pegawai Sipil dan pengeluaran Rumah Tangga Kerajaan, dan mengurangi jumlah pelayan Kerajaan dari 3.000. orang menjadi 300 orang. Tindakan-tindakan ini, digabung dengan makin bertambahnya biaya cukai yang kembali sebagai hasil perjanjian-perjanjian dagang baru dan kemakmuran perdagangan luar negeri, memungkinkan Bendahara mengimbangkan budget tanpa perlu merundingkan pinjaman luar negeri dan menaikan pajak. Ia juga mendirikan Dewan Tertinggi, yang terdiri dari 5 orang pangeran yang paling penting, sebagai badan penasehat, dan menghidupkan kembali kabinet menteri-menteri. Tahun 1927 agar mendapat nasehat dari kalangan yang lebih luas, Ia membentuk Privy Council yang besar, dengan sebuah komite beranggotakan 40 orang untuk melaporkan padanya setiap masalah yang mungkin diajukan padanya.

Tahun-tahun pertama pemerintahannya memperlihatkan banyak kemajuan-kemajuan yang menarik seperti pendirian stasiun radio, persiapan pangkalan udara Dong Muang bagi pelayanan penerbangan internasional, dan pendirian Lembaga Kerajaan untuk Sastera, Arsitektur dan Fine Arts, dengan Perpustakaan dan Museum Nasional yang indah. Mata uang bath dikaitkan dengan emas dengan Undang-undang Mata Uang baru tahun 1928. Undang-undang Kesehatan Umum dikeluarkan dan persyaratan profesi kedokteran lebih diperketat. Suatu Undang. undang bagi Pengawasan Usaha Perdagangan Keperluan Umum dikeluarkan untuk menambah pengawasan pemerintah atas asuransi dan bank, dan tahun 1930 Dr. Karl Zimmerman dari Harvard University melakukan survei ekonomi atas kerajaan itu.

C.                REVOLUSI TAK BERDARAH 1932

Revolusi ini dimulai dengan kejatuhan harga dunia, pengaruhnya yang lebih tajam mulai dirasakan tahun itu, memukul Muangthai dalam beberapa hal kurang kuat daripada negeri-negeri lain di Asia Tenggara. Jatuhnya harga dasar pasaran beras, dan Inggris meninggalkan standar emasnya, yang mempengaruhi Muangthai dalam persaingan utama dalam ekspor beras. Pemerintah mendapat kesulitan keuangan yang serius. Bulan Maret 1931 Menteri Keuangan harus menyatakan budget defisit 11 juta tikal (mata uang Muangthai). Karena Muangthai gagal mendapatkan pinjaman luar negeri di Paris dan New York terpaksa menjalankan penghematan yang drastis, termasuk pemotongan gaji, yang memukul sangat keras kelas perwira.perwira muda. Mereka sudah tak puas karena jalan untuk memajukan golongan menengah telah diblokir oleh barisan rapat para pangeran yang memonopoli semua posisi-posisi penting dan menentukan. Banyak daripadanya telah menerima gagasan-gagasan demokratis melalui pendidikan di Eropa dan menjadi tak sabar dengan cara cara kerja absolutisme kerajaan gaya lama itu. Pada waktu itu juga selama raja pergi ke luar negeri untuk berobat tahun 1931 suatu persaingan hebat berkembang dalam Dewan Tertinggi antara Menteri Urusan Perang, Pangeran Bovaradej, dan Menteri Perdagangan, Pangeran Purachatra, mengenai masalah ekonomi. Bulan Oktober 1931 ini menimbulkan krisis politik kelas satu yang menggoyahkan kepercayaan umum pada lembaga yang dikuasai para pangeran itu.

Muncul rasa ketidak puasan, karena terdapat golongan pejabat yang  telah kehilangan pekerjaan mereka melalui pengurangan drastis Pegawai Sipil oleh Prajadhipok, dan  ditambah sekelompok perwira angkatan perang yang marah sekali karena pemotongan gaji mereka. Tahun 1932 unsur-unsur ketidak puasan ini mendapat pimpinan Luang Pradist Manudharm, lebih terkenal dengan nama Pribadi Banomyong, seorang ahli hukum yang cerdas sekali yang mendapat pendidikan di Paris dan menjadi Professor Ilmu Hukum di Universitas Chulalongkorn. Ia membuat rencana konstitusi dan dengan bantuan militer menguasai Bangkok dan melakukan revolusi tak berdarah tanggal 24 Juni 1932.

Masyarakat umum tidak ikut serta dalam coup itu kecuali sebagai penonton. Raja, yang jauh dari ibu kota pada waktu itu, kembali dua hari kemudian dengan segera menerima konstitusi sementara itu. Dengan ini ia kehilangan semua hak prerogatifnya kecuali hak memberikan pengampunan, para pangeran dikeluarkan dari jabatan-jabatan menteri dan angkatan perang, dan Partai Rakyat, seperti Pridi dan pendukung-pendukungnya mengambil alih pelaksanaan pemerintahan. Mereka menunjuk Senat yang beranggotakan 70 orang, yang terus menunjuk Dewan Eksekutif dengan kekuasaan menyusun undang-undang dan mengawasi menteri-menteri. Senat akan digantikan oleh suatu Assembly yang di pilih setelah 6 bulan berjalan, dan akan diadakan pemilihan umum setelah 10 tahun.

D.                PEMERINTAHAN P’YA MANOPAKORN

Karenanya pemerintah baru itu bersifat diktator kepartaian. Namun Pridi dengan  letnan-letnannya tidak mengambil alih pemerintahan yang sebenarnya. Mereka memilih P’ya Manopakorn sebagai Presiden Dewan Eksekutif. Ia tidak memainkan peranan dalam revolusi itu tetapi menjadi Presiden yang baik. P’ya Manopakorn sebelumnya adalah seorang Menteri Pendidikan, penunjukannya merupakan suatu usaha untuk meredakan pendapat yang konservatif. Dari sudut pandangan kaum revolusioner pengaturan itu tidak berhasil. Politik P’ya Manopakorn merupakan kelanjutan politik penghematan pemerintahan sebelum revolusi. Tak Seorang pun puas, terdapat suasana berbahaya, dan ketika kaum Komunis, Cina dan pendukungnya mencoba mendapatkan keuntungan atas situasi itu pemerintah melakukan politik menindas kembali.

Pengaruh kaum konservatif dalam pemerintahan tampak jelas sekali pada bulan Desember 1932. Legislatif mengawasi keuangan, dan mempunyai kekuasaan untuk memberi interpretasi pada konstitusi diberikan pada suatu badan Assembly yang beranggotakan 156 orang, di mana sebagai suatu tindakan sementara, raja menunjuk setengahnya. Pemilihan diadakan setiap 4 tahun. Calon untuk anggota harus orang Muangthai sedikitnya berusia 21 tahun, bertempat tinggal didaerah hukum Muangthai, dan sanggup memenuhi persyaratan pendidikan tertentu. Undang-undang kewarganegaraan ditetapkan lagi untuk memasukkan hak memberikan suara di antara warga negara yang rnempunyai hak-hak istimewa. Menteri-menteri harus bertanggung-jawab pada Assembly, tetapi bila suatu suara kepercayaan diajukan maka pembenian suara harus terjadi tidak pada hari perdebatan. Raja memegang tiga kekuasaan penting. Ia dapat membubarkan Assembly tanpa persetujuan Kabinet, tetapi pemiihan baru harus dilakukan dalam tempo tiga bulan. Ia diberi hak veto atas rancangan undang.undang tetapi Assembly dapat meniadakan vetonya pada pemberian suara yang kedua. Ia juga dapat menyatakan keadaan darurat selama ditanda tangani serta oleh menteri yang bertanggung-jawab.

Pembatasan atas pangeran-pangeran juga diringankan. Sementara itu mereka dilarang menduduki jabatan-jabatan sebagai deputi-deputi atau menjabat sebagai menteri, mereka dibolehkan bertindak sebagai penasehat atau menduduki jabatan diplomatik Sebagai penyelamat atas kediktatoran partai. Suatu partai politik dilarang memberikan perintah apa pun kepada anggotanya yang duduk dalam Assembly. Tahun 1933 atas permintaan raja Partai Rakyat dibubarkan sebagai suatu Partai Politik dan diubah menjadi klub sosial. Ini merupakan suatu percobaan yang cepat atas pembangunan politik. Raja telah menolak suatu petisi dengan sejumlah perwira angkatan bersenjata dan pejabat.pejabat tinggi untuk membentuk Partai Nasional dan konsekuensinya dapat mengakibatkan suatu tekanan yang ditimpakan atas Partai Rakyat.

P’ya Manopakorn sekarang berusaha membebaskan pemerintahannya dari pengawasan Pridi dan kelompoknya. Suatu rencana ekonomi nasional yang tidak diterbitkan yang disiapkan oleh Pridi dinyatakan bersifat Komunis, dan dengan coup yang dipersiapkan matang Pridi dipaksa disingkirkan. Pemerintah kemudian mencuri keributan itu dengan mengumumkan suatu politik nasional untuk mengexploitir sumber-sumber nasional dan menjanjikan penggunaan tanah-tanah kosong untuk yang tidak punya pekerjaan. Tetapi P’ya Manopakorn terlalu jauh bertindak dengan menjalankan suatu penghentian sidang Assemblay tetapi tidak membubarkannya dan melakukan sikap diktator yang lebih lebih lagi.

E.                 PEMERINTAHAN P’YA BAHOL

Timbulnya bahaya dan persiapan perdana menteri untuk pembersihan yang lain menyebabkan 4 orang pemimpin angkatan bersenjata dengan P’ya Bahol sebagai kepalanya, menawarkan pengunduran diri mereka. Semua itu adalah teman-teman Pridi dalam revolusi tahun sebelumnya. Ketika pengunduran diri mereka diterima, mereka merencanakan coup d’ etat lain, dan tanggal 20 Juni 1933 dilaksanakan dengan sukses. P’ya Manopakorn mundur dan tempatnya diambil alih oleh P’ya Bahol[8]. Suatu Dewan baru yang terdiri dari teman-temannya diangkat dan Assembly dipanggil kembali. Pemerintah secara umum menyatakan bahwa pemerintah anti-Komunis dan akan mempertahankan konstitusi. Raja yang kebetulan tidak ada di ibu kota karena coup d’ etat itu, kembali dan dalam pidato radio pertama yang pernah dilakukan seorang raja Muangthai kepada rakyatnya mendesakkan bahwa perdamaian dan kesatuan harus dipertahankan.

Dalam bulan September Pridi, yang telah menjadi kekasih rakyat, diizinkan kembali dan disambut dengan antusias. Suatu komisi dibentuk untuk menyelidiki tuduhan komunisine yang telah dilakukan terhadapnya, dalam bulan Maret 1934 laporannya benar-benar membuat dia bersih. Sementara dalam bulan Oktober 1933 pemerintah menghadapi pemberontakan militer yang serius yang dipimpin oleh sepupu raja, Pangeran Bovaradej. Kekuatan pemberontak menduduki Pelabuhan Udara Don Muang dan meminta pengunduran diri P’ya Bahol dan asosiasinya. Tetapi popularits pertama dengan angkatan bersenjata itu menjamin kesetiaan pasukan penjaga ibu kota, dan ketika Luang P’ibun Songgram, dalam mengomandoi pasukan pemenintah, merebut kembali Don Muang dan pemimpin-pemimpin pemberontak lari ke Saigon dan pemberontakan hancur.

Selama krisis itu raja telah mempertahankan sikap netral. Menjadi terkenal bahwa ia sadar apa yang sedang bergolak dan bahwa sebagian besar pangeran-pangeran kerajaan telah memberikan dukungan moral dan keuangan pada pemberontak itu. Ia tak pernah mampu untuk mendapatkan kembali kesetiaan rakyatnya, dan bulan Januani 1934 pergi ke luar negeri dengan dalih perlu perawatan mata oleh dokter spesialis. Aristokrasi juga tidak pulih posisinya. Sebaliknya gerakan kelas menengah baru menjadi terbagi dengan timbulnya persaingan antara P’ibun Songgram, yang telah naik menjadi penting dengan mengembalikan ketertiban pada waktu pemberontakan militer dengan Pridi. P’ibun adalah Seorang pemimpin suatu kelompok yang bersifat militer dan nasionalis, sedang Pridi pemimpin suatu bagian yang dikuasai oleh unsur-unsur sipil. Hanya kepribadian yang kuat dari perdana menteri, yang setiap orang menyukainya karena temperamen manusiawinya, dapat menyatukan pemerintahan.

Bulan Nopember 1933 suatu pemilihan umum diadakan agar pemenintah mendapatkan aksi yang menentang pemberontak dengan propaganda yang intensif. Kurang dari 10 daerah pemulihan memberikan suara dan secara komparatif sedikit calon yang menawarkan diri untuk pemilihan itu. Pengikut-pengikut Pridi mendapatkan kursi terbesar. Pridi adalah segalanya bagi politik ekonomi yang radikal, tetapi ada tanda-tanda keresahan yang menyebabkan banyak bahaya dan kampanye P’ibun menentang apa yang ia sebut unsur Komunis dalam pemerintahan menyebabkan banyak kekhawatiran pada permulaan setiap perubahan yang mendasar. Bulan September 1934 suatu krisis terjadi ketika Assembly mengeluarkan peraturan untuk meratifisir sebuah perjanjian yang tertunda-tunda dengan Inggris. Kabinet mengundurkan diri, tetapi kepopuleran P’ya Bahol demikian besar hingga ia kembali berkuasa dengan kementerian yang disusun kembali yang mendapat kepercayaan mayoritas pasti.

Selama kurun waktu berikutnya pengaruh P’ibun terus bertumbuh, terutama setelah keberangkatan Pridi tour ke luar negeri pertengahan tahun 1935. Dewan Negara terus-menerus diperlemah oleh pertentangan-pertentangan di antara anggota-anggotanya, dan lagi-lagi jabatan-jabatan dalam pemerintahan sipil diberikan pada perwira-perwira militer, pemerintah menunjukkan kecenderungan pada suatu kediktatoran militer yang dengan serius membahayakan Assembly itu. Pemerintahan P’ya Bahol mengadakan lagi pemiihan umum lain tahun 1937, tetapi Assembly baru ditentukan untuk mendesakkan kemauannya, dan bulan Desember 1938 mengeluarkan suatu amandemen menentang pemenintah terhadap prosedur untuk mengeluarkan suatu penjelasan yang lebih terperinci mengenai budget. Hal ini menyebabkan pengunduran Dewan itu dan P’ya Bahol mengumumkan pengunduran dirinya.

F.                 PEMERINTAHAN P’IBUN SONGGRAM

Pemerintahan baru dipimpin oleh P’ibun, dengan Pridi sebagai Menteri Keuangan. Undang-undang Pendapatan Pridi, yang dikeluarkan bulan Maret 1939, merupakan usaha untuk meringankan ikatan rakyat petani dan membebaskannya dari ketergantungan pada lintah darat. Banyak pajak yang dibebankan pada golongan pedagang, yang diwakili terutania oleh orang-orang Cina dan sebagian oleh perusahaan Eropa. Diikuti oleh peraturan yang lebih ketat untuk mengecheck imigran-imigran Cina dan menyediakan bagi nasionalisme Muangthai sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dimonopoli oleh orang-orang Cina. Pemerintah bertindak lebih jauh untuk menutup ratusan sekolah-sekolah Cina, membuang keluar negeri ratusan pengidak candu dan bahkan menahan beberapa pemimpin masyarakat Cina. Alasan yang diberikan adalah bahwa kegiatan terorris masyarakat rahasia Cina terus mengancam ketertiban umum.

Kepentingan-kepentingan orang Eropa dihantam oleh tindakan-tindakan ini, karena mereka mengerjakan buruh-buruh Cina dalam pertambangan dan kehutanan. Pelepasan industni kayu jati yang di bawah pengelolaan Inggris, diperbaharui atas syarat-syarat yang kurang menyenangkan dan lebih banyak daerah hutan disediakan bagi usaha-usaha Muangthai. Suatu usaha telah dilakukan untuk mengambil alih pelayaran setempat dengan membeli kapal-kapal untuk dioperasikan oleh perusahaan negara dan dengan undang-undang yang mengatur modal perusahaan pelayaran asing harus 70% sedikitnya dimiliki orang Muangthai, semua kapal harus didaftar sebagai milik orang Muangthai dan anak buahnya 75% orang Muangthai. Subsidi negara diberikan pada perusahaan-perusahaan perseorangan Muangthai, sekolah-sekolah tehnik, perdagangan dan pertanian didirikan, dan banyak mahasiswa Muangthai yang dikirim ke luar negeri latihan tehnik.

Manifestasi lain yang menarik chauvinisme baru itu adalah perubahan nama resmi bagi negeri Siam menjadi Thailand bulan Juni 1939. Orang-orang Siam selalu lebih menyenangi dan bangga negerinya disebut Muang Thai, “negeri kebebasan”, dan sekarang dinyatakan bahwa orang asing juga harus meggnunakan nama ini. P’ibun memulai suatu kampanye untuk memperhitungkan cara-cara dan praktik-praktik sosial Barat, dan serangkaian surat selebaran dikeluarkan untuk menjelaskan politik pemerintah dalam hubungan ini. Kedua jenis kelamin diminta memakai sepatu dan topi Barat di depan umum, dan suatu versi pembaratan pakaian telah digambarkan. Usaha-usaha juga telah dilakukan untuk menghentikan praktik memakan sirih. Sistem pendidikan diletakkan pada pengawasan yang paling ketat. Semua sekolah harus menerima kurikulum, buku pelajaran, dan ujian yang secara ketat dipersiapkan oleh menteri pendidikan, dan semua guru harus terdaftar. Gerakan untuk menyelamatkan Buddhisme dengan patriotisme dipaksakan, dan banyak pemindahan agama dari agama Kristen. Dijelaskan bahwa non Buddhis dalam pengabdian pemerintah dapat dilepas jabatannya atau harapan promosinya. Aturan juga dibuat bahwa bukan pejabat mungkin mengawini orang asing tanpa ijin khusus.

Dalam masalah-masalah luar negeri usaha-usaha dilakukan untuk mendapatkan konsensi dari kekuasaan barat dengan ancaman akan bekerja sama dengan Jepang. Banyak hubungan ekonomi lebih dekat dibuat dengan negeri itu, dan barang-barang Jepang mulai membanjiri pasaran Muangthai. Aliran Muangthai yang bergolak telah tumbuh, terutama terhadap Indo Cina, Perancis, dan permintaan diajukan untuk pengembalian daerah-daerah Kamboja dan Laos, yang Perancis telah memaksa Muangthai menyerahkan dalam kurun waktu sebelumnya.

Pecahnya Perang Dunia Kedua tahun 1939 dan konsentrasi yang terus-menerus Inggris dan Perancis atas ancaman Jerman memungkinkan P’ibun dengan bantuan Jepang  untuk mendapatkan kembali banyak daerah. Setelah Jepang merdarat di Indo China, suatu perjanjian militer Thai-Jepang ditandatangani dalam bulan Desember 1940, dan dalam bulan Maret berikutnya Perancis menyerahkan propinsi-propinsi Kamboja, Battambang dan Siemreap, bersama dengan daerah Laos disebelah bara sungai Mekong.

Sebagai ganti mengadu domba Jepang melawan Barat, sekarang P’ibun menjual dirinya pada Jepang. Ia dan sekelompok kecil perwira tinggi yang menerima suatu politik bekerja sama dengan Jepang, akibat yang wajar daripadanya ialah pernyataan perang oleh Muangthai terhadap Inggris dan Amerika Serikat pada tauggal 25 Januari 1942.

G.                THAILAND MASA KINI

Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Thailand Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini dalam 4 tahun ke depan. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini.

Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jatidiri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.

Parlemen Thailand yang bikameral dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha  yang terdiri dari Dewan Perwakilan yang beranggotakan 500 orang dan Senat yang beranggotakan 200 orang. Anggota keduanya dipilih melalui pemilu rakyat. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Hall D.G.E. Sejarah Asia Tenggara. Surabaya : Usaha Nasional. 1988.

Embree, Ainslie. T. Encyclopedia of Asian History Vol 4. USA. 1988.

Langer, William. L. An Encyclopedia of World History. USA. 1968.

Ali Az. Muangthai Lumbung Asia. Jakarta : Djambatan. 1952.

Wiharyanto, A.K. Sejarah Muangthai Modern. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma. 1991.